DPRD Lampung Sampaikan Catatan Strategis pada Raperda Perubahan APBD 2025
DPRD Lampung Sampaikan Catatan Strategis pada Raperda Perubahan APBD 2025
Bandar Lampung – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung membahas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (12/8/2025). Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, turut hadir dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar.
Delapan fraksi, yaitu Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, PKB, NasDem, Demokrat, PAN, dan PKS, menyampaikan pandangan dan masukan. Secara umum, mayoritas fraksi menyetujui Raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut dengan sejumlah catatan strategis.
Fraksi Gerindra menekankan pengawasan ketat pada belanja modal, terutama infrastruktur jalan dan irigasi, serta pengurangan ketergantungan pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa). PDI Perjuangan mendorong diversifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak hanya bergantung pada pajak kendaraan bermotor.
Fraksi Golkar menyoroti pentingnya optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, penguatan BUMD, serta pengelolaan aset daerah yang lebih produktif. PKB meminta inovasi pendapatan tanpa menambah beban rakyat kecil serta fokus pada pendidikan, kesehatan, dan UMKM.
Fraksi NasDem menekankan efisiensi, akuntabilitas, dan optimalisasi anggaran. Demokrat dan PAN mengingatkan agar peningkatan anggaran benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat. Fraksi PKS mengapresiasi kenaikan PAD, namun meminta analisis risiko dan skema mitigasi jika target tidak tercapai.
Dengan dukungan mayoritas fraksi, Raperda Perubahan APBD 2025 akan dibahas lebih lanjut untuk disempurnakan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Rapat ditunda dan akan dilanjutkan pada Rabu (13/8/2025) dengan agenda mendengarkan jawaban Gubernur Lampung atas pandangan dan saran dari fraksi-fraksi.(*)
Posting Komentar