Aliansi Lampung Melawan Desak 10 Tuntutan Disampaikan ke Presiden
Aliansi Lampung Melawan Desak 10 Tuntutan Disampaikan ke Presiden
BANDARLAMPUNG – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung, Muhammad Ammar Fauzan, mendesak pimpinan DPRD bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lampung untuk meneruskan sepuluh tuntutan mahasiswa serta elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan kepada pemerintah pusat. Desakan tersebut disampaikan Ammar saat aksi massa di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin (1/9/2025).
Ammar menegaskan, terkait isu lokal yang diangkat dalam aksi tersebut bukan sekadar tuntutan mahasiswa, melainkan suara masyarakat Lampung yang harus ditindaklanjuti. Salah satu poin penting yang disorot yakni pengukuran ulang Hak Guna Usaha (HGU) PT Sugar Group Companies (SGC) sesuai intruksi DPR RI.
“Kami tidak bermaksud mengusik investasi, namun perusahaan harus taat pada ketentuan yang berlaku di Pemprov Lampung,” ujar Ammar di hadapan massa aksi.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menyatakan komitmennya untuk menyampaikan secara langsung sepuluh tuntutan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu ia sampaikan ketika duduk lesehan bersama ribuan mahasiswa dan masyarakat di halaman Gedung DPRD Lampung, Jalan Wolter Monginsidi, Telukbetung Selatan.
“Sebagai Gubernur, saya akan membawa aspirasi ini langsung kepada Presiden,” tegas Gubernur Mirza, didampingi Kapolda Lampung dan Pangdam II/Sriwijaya Radin Inten II.
Dalam orasi bersama, Gubernur Mirza bahkan membacakan sepuluh tuntutan yang disampaikan aliansi, yaitu :
1. Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset.
2. Pemotongan tunjangan dan gaji anggota DPR.
3. Peningkatan kualitas gaji guru dan dosen.
4. Mendesak Presiden Prabowo memecat menteri bermasalah.
5. Restrukturisasi partai politik yang kadernya terlibat di eksekutif maupun legislatif
6. Reformasi Polri, mengadili pelaku pembunuhan Affan Kurniawan, serta evaluasi total kinerja Polda Lampung.
7. Menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
8. Menolak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan.
9. Menghentikan penggunaan pajak rakyat untuk menindas rakyat.
10. Melaksanakan reformasi agraria dan pembebasan lahan untuk petani Anak Tuha di Lampung.
Aksi damai ini ditutup dengan komitmen mahasiswa dan pemerintah daerah untuk menjaga kondusivitas, sembari menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat atas tuntutan yang disuarakan masyarakat Lampung. (D).
Posting Komentar