Temuan BPK Rp15,9 Miliar di BLUD Lampura, IWO Sorot Pelanggaran Aturan dan Desak APH Turun Tangan
Temuan BPK Rp15,9 Miliar di BLUD Lampura, IWO Sorot Pelanggaran Aturan dan Desak APH Turun Tangan
LAMPUNG UTARA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung menemukan kejanggalan pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pemerintah Kabupaten Lampung Utara senilai Rp15.927.950.545,05 dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2025. Dana tersebut terbagi: Rp10,07 miliar di RSUD Mayjend HM Ryacudu dan Rp5,9 miliar di 27 Puskesmas se-Kabupaten Lampung Utara.
Menanggapi temuan tersebut, Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Lampung Utara, Mirza, meminta Pemerintah Daerah segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK agar tidak terkesan mengabaikan kerugian keuangan daerah. Pernyataan tersebut disampaikan di ruang kerjanya, Jumat (2/10/2025).
"Pemerintah daerah harus cepat merespons temuan BPK Lampung. Jangan sampai terkesan membiarkan dana sebesar itu tidak jelas peruntukannya, sehingga pengelolaan dana BLUD tahun berikutnya dapat berjalan sesuai prosedur yang berlaku," ujar Mirza.
BPK mencatat sebanyak 16 kelemahan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan BLUD tahun 2025. Kelemahan pada proses, kebijakan, dan prosedur ini menyebabkan pengelolaan dana tidak terpantau dengan baik, dengan fokus utama pada RSUD Mayjend HM Ryacudu dan 27 Puskesmas di wilayah Lampung Utara.
Lebih lanjut, Mirza menegaskan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Pasal 27 dan 28 serta Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, pendapatan dari Puskesmas dan RSUD merupakan Retribusi Jasa Umum yang wajib dicatat sebagai Pendapatan Retribusi Daerah. Namun kenyataannya, pendapatan tersebut tidak tercatat dan tidak dilaporkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
"Ini jelas kesalahan fatal dan melanggar norma hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus segera mengambil langkah hukum," tegas Mirza.
Sementara itu, saat dimintai konfirmasi pada Kamis (1/10/2025), Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Lampung Utara, Ulia Febrianti, S.Kep., M.Kes., membenarkan rincian nilai temuan BPK tersebut, yaitu Rp10,07 miliar pada RSUD dan Rp5,9 miliar di 27 puskesmas.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada langkah resmi yang diambil Pemerintah Kabupaten Lampung Utara terkait temuan BPK tersebut. Masyarakat berharap pihak berwenang segera menindaklanjuti demi menjaga akuntabilitas keuangan daerah. (Yetiwo)
Posting Komentar