News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Soal Istilah Retorika di Kasus BUMD Tuba, Ini Kata Ketua Fortuba

Soal Istilah Retorika di Kasus BUMD Tuba, Ini Kata Ketua Fortuba



 
TULANGBAWANG-
Kejaksaan Negeri Menggala disebut telah membidik dua klaster kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi BUMD senilai Rp8,6 miliar serta dugaan penyelewengan BBM bersubsidi di BUMD Kabupaten Tulangbawang.

Pernyataan ini diungkapkan oleh Andika Fortuba selaku Ketua DPP LSM Fortuba, yang menyampaikan kutipan dari AB, mantan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Menggala.
 
Pihaknya sebelumnya menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi senilai Rp8,6 miliar dan penyelewengan BBM bersubsidi di BUMD Kabupaten Tulangbawang terus diproses. Selain menyiapkan dua klaster kerugian negara, penyidik juga akan memproses pidana terhadap sedikitnya dua orang.
 
“Kalau untuk nilai angka pastinya sudah dipegang, kami menyiapkan dua klaster kerugian negara. Ini karena kesal, capek saya, tidak ada yang bisa memberhentikan saya, pak Jaksa (Pimpinan – Red) pun tidak bisa menyuruh saya berhenti, karena yang menandatangani surat perintah saya adalah beliau. Dan untuk yang mau masuk (menjalani proses pidana – Red), minimal dua orang, nanti tambah lagi,” ujar AB sebagaimana dikutip Andika Fortuba kepada wartawan.
 
Informasi tersebut lanjut Andika, sekaligus menjadi jawaban atas ungkapan Direktur BUMD Tulangbawang Novi Marzani terkait istilah retorika yang disampaikan melalui sejumlah media terkait indikasi KKN senilai hampir Rp 30 miliar di BUMD wilayah setempat.
 
“Artinya sudah jelas. AB– mantan Kasi Pidsus Kejari Menggala yang telah pindah ke Kalimantan Selatan – adalah tangan pertama yang memproses laporan dari kami Fortuba berkaitan dugaan korupsi Rp 8,6 miliar dan penyelewengan BBM bersubsidi. Baik itu ada penambahan, penghasilan, uang pihak ketiga, dan belum lagi penyertaan modal, hingga diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor Print 01/L.8.18/Fd.1/01/2026, kemudian dilakukan penggeledahan oleh Jaksa,” ujar Andika Fortuba.
 
“Sementara untuk yang Rp22 miliar – penyertaan modal BUMD tahun 2022‑2024 – juga sudah kami berikan kepada Kejari Menggala. Hal itu pun atas dasar klaim Direktur yang menyatakan tidak pernah ada penyertaan modal, namun justru ditemukan adanya indikasi penyertaan modal. Jadi semuanya terang dugaannya hampir Rp 30 miliar, dan semua itu sudah berada di tangan Kejaksaan; tinggal keputusan dari pihak Kejaksaan lagi,” sambungnya.

Berdasarkan catatan Fortuba, laporan dugaan Tipikor BUMD Tulang Bawang diserahkan ke Kejaksaan melalui aksi demonstrasi pada 18 September 2025. Surat Perintah Penyidikan baru diterbitkan pada 13 Januari 2026 (Nomor Print 01/L.8.18/Fd.1/01/2026), dan penggeledahan dilakukan pada 24 Juni 2026. Jika dihitung dari tahap penyidikan hingga penggeledahan, prosesnya telah berjalan selama sekitar sepuluh bulan (enam bulan penyidikan dan empat bulan sejak penggeledahan). Artinya, penanganan kasus KKN BUMD oleh Kejari Menggala sudah berlangsung lebih dari satu tahun tanpa ada kejelasan penetapan tersangka.

Selanjutnya menyikapi berbagai fenomena penanganan perkara korupsi yang terasa janggal tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Forum Rakyat Tulangbawang (DPP LSM Fortuba) berinisiatif memohon dan berharap kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar memberikan perhatian khusus serta mengamanatkan Jaksa Agung untuk bersikap tegas dalam mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) di Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tulangbawang.
 
Diberitakan sebelumnya, Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Tulangbawang, Lampung Novi Marzani, menantang Ketua Forum Rakyat Tulangbawang (Fortuba), Andika, untuk membuktikan tuduhannya terkait dugaan korupsi di BUMD PT Tulangbawang Jaya (TBJ) senilai Rp 30 miliar.

Tantangan itu disampaikan Novi Marzani kepada Ketua Fortuba, ia meminta Andika datang ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulangbawang pada Senin (26/10/2026) mendatang.

Dirinya menegaskan, pihaknya tidak membutuhkan retorika, melainkan data yang konkret dan valid untuk membuktikan tuduhan tersebut.

"Intinya kami tidak butuh retorika, tapi kami butuh data yang konkret dan valid. Saya somasi Andika Ketua Fortuba 3x24 jam harus membuktikan datanya sampai Senin, ditunggu di Kejari setempat," tegas Novi kepada awak media, Jumat (23/10/2026).

Ia menilai tuduhan yang dilontarkan tanpa data telah mengarah pada penggiringan opini dan pembunuhan karakter.

"Kita berharap LSM Fortuba dapat memberikan kontribusi pembangunan, jangan mengungkapkan kebencian dan membuat kegaduhan, penggiringan opini serta pembunuhan karakter," urai Novi

Novi menjelaskan, fakta yang sebenarnya adalah BUMD Kabupaten Tulangbawang terakhir kali menerima penyertaan modal pada tahun 2010, setelah itu tidak pernah ada lagi.

Ia memastikan hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administrasi.

"Perlu diketahui BUMD Kabupaten Tulangbawang penyertaan modal terakhir tahun 2010, selanjutnya tidak pernah ada. Itu bisa dipertanggungjawabkan," papar Novi.

Lebih lanjut ia menjelaskan alur penyertaan modal yang sah harus melalui usulan dari BUMD, kemudian dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), diprogramkan di Bappeda, dan disahkan dalam rapat paripurna DPRD.

Setelah disahkan, anggaran tersebut masuk dari Kas Daerah (Kasda) ke rekening BUMD, untuk diketahui selama ini BUMD tidak pernah mengajukan penyertaan modal, kalaupun ada yang mengajukan, siapa, " tanya Novi.

Karena itu, ia mempersilakan Ketua Fortuba untuk bersama-sama menyampaikan data yang dimilikinya ke Kejari untuk diuji kebenarannya.

Jika memang ada data akurat bahwa pernah ada penyertaan modal namun tidak masuk ke kas BUMD, berarti itu fiktif dan harus diproses hukum.

"Kalaupun Ketua Fortuba Andika memiliki data, mari kita bersama sampaikan ke Kejari. Kalaupun memang ada data akurat dan betul pernah ada penyertaan modal akan tetapi tidak masuk ke kas BUMD, berarti itu fiktif," ungkapnya

Untuk itu, Novi menyatakan akan menunggu Andika di Kejari Tulangbawang pada hari Senin untuk membuat laporan bersama.

Ia juga mengundang seluruh insan pers untuk menyaksikan langsung proses tersebut, dengan syarat Ketua Fortuba membawa data yang valid.

"Saya selaku Direktur BUMD dan Andika selaku Ketua Fortuba, hari Senin saya tunggu di Kejari, kita sama-sama membuat laporan," ucapnya.

Novi menegaskan, jika data yang dituduhkan tidak benar, ia akan melakukan tuntutan balik terhadap Andika sebagai narasumber tuduhan tersebut.

Langkah itu diambil karena ia merasa dirugikan, baik secara sosial maupun nama baik keluarga, akibat tuduhan yang tidak berdasar.

"Tetapi kalau data tidak benar, saya akan melakukan tuntutan balik. Anggaran Rp 30 miliar itu cukup besar, fantastis. Kalau tidak ada datanya, Ini penyebaran informasi palsu yang membuat kegaduhan. Secara sosial saya dan keluarga terganggu," kata Direktur BUMD tersebut. (cra)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Posting Komentar